Laman

TUNJANGAN PROFESI DIPOTONG, DIRJEN GTK TIDAK PAHAM PERSOALAN GURU

Berbagai permasalahan yang terjadi pada tenaga pengajar dan pendidik (guru) tak kunjung selesai mulai dari kompetensi guru yang masih dinilai kurang berkualitas, rencana Pemerintah untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi seluruh guru yang dinilai pemborosan anggaran sampai dengan masalah pemotongan tunjangan profesi guru yang dinilai merugikan guru.

Hal ini terus mengundang komentar dari berbagai kalangan, banyak kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada sosok guru yang selama ini telah berbuat banyak untuk pendidikan Indonesia.

Di beberapa daerah sudah ada kasus guru-guru yang TPG-nya dipotong atau wajib mengembalikannya karena berbagai alasan. Pemotongan tersebut dikeluhkan oleh guru dan dinilai tidak adil.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tidak memahami persoalan guru. Pasalnya, data nilai uji kompetensi guru (UKG) yang rendah serta-merta hendak dijadikan dasar memotong tunjangan profesi guru (TPG).

“Kalau benar dilaksanakan (pemotongan TPG), kebijakan tersebut jelas keliru,” kata Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti kepada SH, Selasa (1/9), terkait wacana rencana pemotongan tunjangan sertifikasi untuk para guru yang memiliki UKG kurang dari 80.

Ia mengingatkan, seharusnya Dirjen GTK mampu menganalisis apa saja faktor yang menjadi penyebab kualitas mayoritas guru Indonesia rendah. Kalaupun kualitas mayoritas guru rendah, kondisi tersebut sejatinya merupakan kesalahan sistem yang selama ini abai mengurus dan membangun kapasitas guru.

Menurutnya, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pemerintah daerah (pemda) sebagai pihak yang menjadi “pemilik” sumber daya di bidang pendidikan tersebut. “Yang andil salah, ya Kemendikbud dan pemda. Jangan salahkan guru. Bertahun-tahun pemerintah abai, dan tiba-tiba, nilai rendah UKG dijadikan dasar mencabut tunjangan guru,” kata Retno mengingatkan.

Sistem Pendidikan
Ia mengatakan, Dirjen GTK seharusnya memahami bahwa kualitas guru yang rendah juga dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan pelatihan guru, termasuk kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang merupakan institusi pencetak guru.

Retno mengingatkan, sistem pendidikan dan pelatihan guru yang menentukan kualitas mayoritas guru di Indonesia. Ia berpendapat, yang membuat kualitas guru di negeri ini rendah utamanya adalah sistem pendidikan dan pelatihan guru yang buruk. “Kalau mayoritas murid di kelas nilainya buruk, yang tidak bisa mengajar gurunya, kan? Hal yang sama berlaku untuk kasus kualitas guru se-Indonesia,” kata Retno.


(Sumber : sinarharapan.co)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar